Petani Karawang Siapkan Demo di Istana

demo sepetak

KARAWANG,TVBERITA.COM- Ratusan petani Karawang dari Serikat Petani Karawang (SEPETAK) akan bergabung dengan 6000-an petani dari berbagai elemen di Indonesia, berunjukrasa di depan Istana Merdeka para peringatan Hari Tani tanggal 24 September 2014 mendatang. Pada momentum Hari Tani para petani akan mendorong pemerintah baru nanti mempercepat proses reformasi agraria. Selain itu para petani juga akan mendesak pemerintah meminta maaf kepada para petani yang menjadi korban konflik agraria di berbagai daerah di Indonesia.

Hal itu diungkapkan pegiat Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Agus Suprayitno yang menjadi salah seorang panelis dalam diskusi terbuka di Sekretariat SEPETAK di Lamaran, Karawang.  Menjelang hari tani, kata Agus, masyarakat sipil akan menggelar demonstrasi besar-besaran di Jakarta. “Hari tani kali ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena bertepatan dengan momentum politik pilpres 2014,” ujarnya.

Lebih lanjut lagi dikatakan, aksi hari tani kali ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kegagalan SBY dalam reforma agraria. Selain itu, momentum hari tani kali ini akan memberikan tekanan politik terhadap presiden baru, Jokowi. Masyarakat sipil yang bergerak di bidang agraria mendesak presiden yang baru nanti agar menjadikan reforma agraria sebagai prioritas. Untuk menjalankan reforma agraria maka Presiden harus membentuk satu lembaga khusus yang berfungsi untuk mendata tanah, menyelesaikan konflik agraria dan membagikan tanah untuk petani penggarap.

Konsolidasi Hari Tani Nasional yang berlangsung di Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), menyimpulkan bahwa salah satu peraturan yang menghambat reforma agraria adalah MP3EI. Untuk itu salah satu tuntutan pada hari tani nanti adalah Presiden Jokowi harus segera mencabut MP3EI. Adapun lembaga masyarakat sipil yang hadir dalam rapat tersebut adalah KPA, Elsam, GMNI, FMN, FPPI, SMI, FPBI, GMKI Bogor, Sawit Watch, Kontras, AGRA, RMI.AGP dan SEPETAK.

Sementara Engkos Koswara dari SEPETAK memaparkan arah reformasi agraria yang akan didorong ke pemerintahan baru harus dielaborasi secara cermat dan mendalam. “UUPA sendiri sebagai produk hukum di bidang agraria harus benar-benar menjadi sandaran dalam melakukan reformasi agraria. Meskipun dalam UUPA itu sendiri tidak bebas dari kecenderungan munculnya feodal-feodal pertanahan di Indonesia. Karena itu paling tidak yang harus dirumuskan adalah soal PA reform dan PA accesnya. Tidak hanya soal problem kepemilikan lahan yang harus direformasi, tapi juga akses penggunaaan lahan juga harus dirumuskan secara benar, agar benar-benar berasaskan keadilan,” ujar Engkos.
(spd)

happy wheels

Tinggalkan Balasan

Berita Sebelumnya:
pertamina subang
Ganti Rugi Kebakaran Pertamina Subang Tak Tuntas

Close